Ketua DPR Kecam pernyataan Deputi Perlindungan BNP2TKI  Lisna Pulungan bahwa domain mereka hanya perlindungan tenaga kerja di dalam negeri.

“Ini aneh, padahal itu badan nasional penempatan dan perlindungan tenega kerja, artinya tenaga kerja sejahteranya terangkat dan sampai keluar negeri dan kembali harusnya mendapatkan perlindungan,”jelasnya seusai seminar BPJS di YLBHI, Jakarta, (20/6).

Seharusnya, lanjutnya, harus ada pemahaman bersama terhadap perlindungan tenaga kerja, jangan seolah-olah BNP2TKI lepas tangan terhadap persoalan TKI yang berada diluar negeri. “Harus ada sinergi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan dalam hal melakukan fungsi dan tugasnya. Hal ini merupakan domain BNP2TKI  bahwa kedutaan besar hanya menjembatani dalam melakukan mediasi,”paparnya.

Dia menegaskan, persoalan TKI seharusnya tidak terulang kembali dan kejadian hukuman mati sangat menyakitkan karena pemerintah RI tidak mengetahui eksekusi ini. “Ini harus diluruskan agas tidak terjadi lagi, dan sangat menyakitkan melihat WNI di potong lehernya namun pemerintah Indonesia tidak mengetahuinya,”jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Ketua DPR meminta kepada pemerintah Arab Saudi untuk mempertimbangkan hubungan baik yang selam ini telah berjalan, serta mengupayakan bagaimana mengirim jenazah Ruyati ke tanah air Indonesia, sehingga keluarganya dapat melihat saat terakhir. “Menakertrans, BNP2TKI, Kementerian Luar Negeri, dan Duta Besar Indonesia di Arab Saudi harus bekerja keras berjuang agar mengusahakan jenazah dapat dikirim ke Indonesia,”paparnya.

Dia menegaskan, dirinya akan berusaha mendorong dari sisi diplomasi parlemen dengan cara  menghubungi ketua parlemen Arab Saudi agar membantu proses pengembalian jenazah ke Indonesia. “Persoalan TKI di luar negeri menjadi perhatian khusus bagi parlemen Indonesia untuk membicarakan dalam forum parlemen internasional. Sehingga persoalan migrant worker menjadi resolusi di dalam salah satu pertemuan parlemen asia dan parlemen Negara-negara OKI,”jelasnya. (as) foto :as/parle